Home › Peristiwa › Pelindung Alam Mitra Indonesia (PAMI) Dampingi Ribuan Masyarakat Desa Kepau Jaya Unjuk Rasa di Kantor Gubernur
Pelindung Alam Mitra Indonesia (PAMI) Dampingi Ribuan Masyarakat Desa Kepau Jaya Unjuk Rasa di Kantor Gubernur
Keterangan Foto: Ket : Sekretaris Pelindung Alam Mitra Indonesia (PAMI), Sutan Haris saat diwawancarai awa media. (Foto: Istimewa/Dok PAMI)
PEKANBARU, Tabloid Diksi - Organisasi Pelindung Alam Mitra Indonesia (PAMI) Mendampingi ribuan masyarakat Desa Kepau Jaya, Siak Hulu, Kampar demonstrasi di Depan Kantor Gubernur Riau Jalan. Sudirman, kota Pekanbaru, Riau atas persoalan lahan seluas 781,44 hektare (ha) yang dikuasai oleh penguasa berinisial SW atau Ayau. Kamis, (18/01/2024).
Dari pantauan, Jajaran Pengurus danTim Pelindung Alam Mitra Indonesia (PAMI) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris nya, Sutan Haris beserta jajaran pengurus berbaur dan bergabung bersama ribuan masyarakat Desa Kepau Jaya melakukan aksi demo demi mempertahankan lahan yang telah kembali Negara dan merugikan Masyarakat Desa Kepau yang saat ini dikuasai oleh oknum pengusaha inisial SW atau Ayau yang telah kalah dalam gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang.
- Baca juga:
“Persoalan ini sudah lama bergulir, bahkan sudah ada Putusan di Pengadilan dan juga telah sampai ke kementerian. Dan beberapa waktu lalu, masyarakat dibantu oleh pihak DLHK Provinsi Riau melakukan mediasi di Pemerintahan Pusat, namun hingga saat ini tidak ada tindakan konkret dari pemerintah,” sampaikan Sutan Haris selaku Sekretaris Organisasi Pelindung Akan Mitra Indonesia (PAMI) di lokasi.
Oleh karena itu, Masyarakat Desa Kepau menggelar aksi demonstrasi ini. Dan kami (PAMI) selaku organisasi Pelindung Alam mensupport dan memberikan semangat serta menyerukan agar Gubernur Riau dengan tegas menindaklanjuti aksi hari ini terhadap dugaan penguasaan lahan secara ilegal oleh penguasa inisial SW di Desa Kepau Jaya.
“ Mereka mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan SW bersalah atas perbuatan melawan hukum terkait lahan seluas 781.44 hektar. Jadi, SW ini seharusnya menyerahkan dan pengelolaan lahan tersebut kepada Negara dan Masyarakat,” ucap Sutan.
Adapun isi Putusan Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang dibacakan Sutan Haris diantaranya, 1. Perbuatan SW atau Ayau atas penguasaan lahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH). 2. SW diminta mengembalikan lahan kepada status semula, mengosongkan, dan menyerahkan lahan seluas 781.44 Hektar kepada Negara (Kementerian Kehutanan RI). Dan yang terakhir 3. Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar diminta mengelola, menjaga, dan mengamankan lahan tersebut.
Meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) karena SW tidak melakukan upaya hukum, PAMI menunjukkan ketidakpatuhan SW terhadap putusan tersebut. Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar juga disorot karena tidak mengambil langkah konkrit terkait pengelolaan lahan tersebut.
Jadi, Kami (PAMI_red) menegaskan bahwa kepentingan rakyat, terutama masyarakat Adat Desa Kepau Jaya, harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik ini.
“ Kepentingan rakyat adalah prioritas utama. Jadi, Pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat daripada Penguasa yang telah kalah dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam gugatan Pengadilan. Dan kami akan selalu monitoring perkembangan dan kelanjutan setelah aksi dari ribuan masyarakat Desa Kepau, Siak Hulu, Kampar saat ini,” pungkasnya. ***
Komentar Via Facebook :