Home › Sorotan › Modus Pernyataan Orang Tua, MTs Negeri Dituding Jual LKS Rp 150 Ribu per Paket

Modus Pernyataan Orang Tua, MTs Negeri Dituding Jual LKS Rp 150 Ribu per Paket

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:27 WIB,

Penulis : TIM

Modus Pernyataan Orang Tua, MTs Negeri Dituding Jual LKS Rp 150 Ribu per Paket

KAMPAR KIRI (RIAU) - Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 5 Kampar yang terletak di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dituding menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan harga Rp 150 ribu per paket kepada hampir 600 siswa. Hal ini memicu kekhawatiran dan protes dari masyarakat.

Bidnen SH sebagai Sekretaris SPRI Provinsi Riau sekaligus berprofesi advokat yang tergabung di Komite Advokasi Indonesia (KAI) menyayangkan masih adanya jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) didunia pendidikan. "info dari lapangan Pulbaket tim, adanya beban biaya LKS Rp 150 ribu per paket dengan dalih pernyataan persetujuan dari orang tua siswa. Tentu ini terindikasi adanya dugaan pelanggaran peraturan pemerintah tentang biaya pendidikan." Jelas Bidnen.

Baca juga: Pungli Berkedok Kerja, SOS Diduga Palak Calon Security PT.PSPI Distrik Lipat Kain! Diambang Malu?

"Orang tua (Wali Murid) merasa tertekan dengan biaya tersebut. Pemerintah harus turun tangan mempertimbangkan adanya peristiwa yang disinyalir mengangkangi peraturan dan perundang-undangan." katanya menyampaikan harapan wali murid MTs Negeri 5 Kampar kepada wartawan pada Sabtu (11/01/2025).

Dilanjut Pengacara Muda ini, "Tim kami akan menyelidiki kasus ini dan mengambil tindakan tepat, guna peserta didik generasi bangsa ini mendapatkan hak-haknya dalam pendidikan di Republik Indonesia."

Baca juga: Diduga Perangkat Desa Intimidasi Kritikan Warga, Oknum Kades 'Berkuasa' Lindungi Warga atau Pengusaha Investor?

Sebagi referensi, perlu diketahui Aturan tentang penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di Madrasah Tsanawiyah :

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Baca juga: Dapur MBG di Balai Desa Pangkalan Baru: Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah?

2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah.

"Pastinya, Madrasah tidak boleh memungut biaya tambahan kepada siswa berlandaskan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 17/2010. Biaya operasional madrasah harus dibiayai oleh pemerintah dengan mempedomani Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 17/2010. Serta Madrasah harus menyediakan bahan ajar dan sumber belajar yang memadai tertuang pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 19/2017). Kemudian, Penjualan LKS harus sesuai dengan peraturan dan tidak boleh membebani siswa." Jelas Tegas Sekretaris Serikat Pewarta Republik Indonesia Provinsi Riau ini.

Baca juga: Bronjong Tebing Sungai Mulai Dibangun, Masyarakat Desa Domo Berharap!

Lanjutnya, "Ada pelanggaran, Sanksi Pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar sesuai Pasal 63 Undang-Undang No. 20/2003) hingga bisa dilakukan Pencabutan izin madrasah. Tentu kewenangan ini ada pada Kementerian Agama, Kemndikbud melalui Disdik Pemda Kampar bersama Badan Akreditasi Madrasah.

Kepala MTs Negeri 5 Kampar, M Sahlan Putra Tama S.Si M.Pd hingga berita ini dirilis belum dapat dikonfirmasi guna perimbangan berita sebagai bentuk hak jawab dan klarifikasi informasi yang dirangkum ditengah masyarakat. Maka, Redaksi Media ini membuka hak jawab, hak sanggah maupun hak klarifikasi sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Baca juga: Berkomitmen Dalam Melestarian Budaya Pacu Jalur, Kampus UMRI Gelar Live Streaming Selama Helatan Pacu Jalur Tepian Narosa

Home › Sorotan › Modus Pernyataan Orang Tua, MTs Negeri Dituding Jual LKS Rp 150 Ribu per Paket

Modus Pernyataan Orang Tua, MTs Negeri Dituding Jual LKS Rp 150 Ribu per Paket

Baca juga: Pungli Berkedok Kerja, SOS Diduga Palak Calon Security PT.PSPI Distrik Lipat Kain! Diambang Malu?

Baca juga: Diduga Perangkat Desa Intimidasi Kritikan Warga, Oknum Kades 'Berkuasa' Lindungi Warga atau Pengusaha Investor?

Baca juga: Dapur MBG di Balai Desa Pangkalan Baru: Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah?

Baca juga: Bronjong Tebing Sungai Mulai Dibangun, Masyarakat Desa Domo Berharap!

Baca juga: Berkomitmen Dalam Melestarian Budaya Pacu Jalur, Kampus UMRI Gelar Live Streaming Selama Helatan Pacu Jalur Tepian Narosa

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Demi Terciptanya Kebersamaan, Babinsa Koramil 06/TM Laksanakan Gotong Royong Dengan Masyarakat

Sabet Penghargaan Mentri Pendidikan Dasar Dan Menengah RI, Suhardiman Amby Berharap Semoga Tenaga Pendidik Semakin Konsisten

Berbagi Paket Sembako, Babinsa Koramil 06/TM Laksanakan Jumat Berkah

Kerjasama Bisnis LKS, SDN 005 dan SDN 012 Dituding Berkolaborasi dengan Distributor Perantara Toko !

Hadiri Pisah Sabut Wakapolda Riau, Bupati Kuansing:"Pemkab Kuansing Siap Satu Komando Bersama Jajaran Polri